Navigasi Ketegangan Geopolitik, Indonesia di Persimpangan Laut China Selatan

Navigasi Ketegangan Geopolitik, Indonesia di Persimpangan Laut China Selatan

Laut China Selatan, sebuah wilayah geopolitik penting yang saat ini berpotensi memicu konflik yang mengancam kedaulatan negara-negara berkepentingan disekitarnya, termasuk Indonesia. Narasi dalam artikel singkat ini berupaya untuk menghadirkan ulasan pikiran tentang dinamika kekuatan dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatannya. 

Zona Laut China Selatan yang sudah sering kali diwarnai oleh klaim teritorial yang tumpang tindih dan senantiasa menjadi komoditas kepentingan strategis dari berbagai negara besar menempatkan Indonesia dalam posisi yang rumit. Satu sisi berupaya untuk mempertahankan integritas teritorialnya sementara dilain sisi harus tetap menjaga keseimbangan hubungan harmonis dengan kekuatan dunia lainnya.

Konflik di Laut China Selatan mengancam kedaulatan Indonesia karena dipicu oleh “Nine-Dash Line” China yang menuntut penguasaan wilayah yang lebih luas, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara. Klaim ini menimbulkan problem atas hak sumber daya dan jalur perdagangan penting Indonesia serta mengancam kestabilan kawasan. Indonesia yang berada di tengah-tengah pusaran klaim teritorial ini, harus memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan maritimnya di tengah-tengan ketegangan geopolitik yang eskalasinya terus meningkat.

Kepentingan strategis negara-negara ASEAN, termasuk pengaruh besar China dan Amerika Serikat, serta kepentingan Indonesia di Kepulauan Natuna, merupakan faktor kunci dalam dinamika kekuatan regional di Laut China Selatan. Pengaruh dua kekuatan besar ini membentuk ketegangan dan aliansi dalam kawasan, sementara Indonesia berusaha mempertahankan kedaulatan dan mengamankan sumber daya di Kepulauan Natuna. Dinamika ini mencerminkan interaksi kompleks antara keamanan nasional, sumber daya alam, dan geopolitik yang mempengaruhi stabilitas regional.

Indonesia menghadapi ancaman terhadap kedaulatannya di wilayah perairan, termasuk klaim wilayah, eskalasi militer, dan aktivitas penyelundupan lainnya. Untuk mengatasi ancaman ini, Indonesia selalu mengutamakan diplomasi dan kerjasama regional sebagai strategi utama. Melalui pendekatan ini, Indonesia berupaya membangun konsensus dan kerja sama dengan negara-negara ASEAN serta pemangku kepentingan global lainnya, untuk mengamankan kedaulatan wilayahnya dan mempromosikan perdamaian serta stabilitas di kawasan.

Dampak konflik di Laut China Selatan terhadap jalur perdagangan vital dan eksploitasi sumber daya alam merupakan perhatian serius bagi Indonesia. Gangguan keamanan, termasuk pencurian ikan dan aktivitas ilegal lainnya, menambah resiko keamanan maritim dan mengancam stabilitas regional. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan jalur laut yang strategis, harus menghadapi tantangan ini dengan meningkatkan keamanan perairan dan kerja sama internasional, serta mengadopsi tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk melindungi sumber dayanya dan memastikan keamanan jalur perdagangan.

Hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk menegaskan kembali hak-haknya atas wilayah perairan. Melalui putusan arbitrase internasional dan diplomasi multilateral, Indonesia mendapatkan landasan kuat untuk menantang klaim yang tidak berdasar dari negara lain termasuk China. Keikutsertaan aktif dalam forum internasional dan pemanfaatan mekanisme hukum internasional menjadi kekuatan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya, memperkuat posisi negosiasinya, dan mendukung tatanan hukum maritim global yang berkeadilan.

Strategi diplomasi Indonesia yang berfokus pada penguatan kerjasama bilateral dan multilateral, serta inisiatif aktif dalam forum internasional, menjadi kunci dalam menghadapi potensi konflik di Laut China Selatan. Indonesia harus secara proaktif memanfaatkan forum-forum seperti ASEAN, APEC, dan PBB untuk mengadvokasi solusi damai dan menggarisbawahi pentingnya mematuhi hukum internasional, terutama UNCLOS. Melalui pendekatan ini, Indonesia harus berusaha membangun aliansi strategis dan memperkuat kerjasama regional untuk menjamin keamanan dan stabilitas, serta melindungi kepentingan nasionalnya dalam menghadapi dinamika geopolitik yang kompleks.

Karena itu, sebagai rekomendasi bagi pemerintah, Indonesia harus memastikan kedaulatan dan stabilitas di Laut China Selatan, Indonesia harus meningkatkan diplomasi preventif dengan memanfaatkan forum internasional untuk mendukung kepatuhan terhadap UNCLOS, memperkuat kerjasama maritim, dan mengalokasikan sumber daya untuk membangun kapasitas ketahanan nasional dalam penegakan hukum maritim jika suatu waktu diperlukan. Selain itu, Indonesia harus terus mengadvokasi hak Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) melalui pendekatan hukum yang konsisten. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan mendukung kedudukan Laut China Selatan yang adil, damai dan stabil [].


Oleh: Dr. La Ode Mahmud
Dosen Administrasi Bisnis FISIP UHO

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال