Muslimah Media Center (MMC) mengungkapkan bahwa rencana impor beras satu juta ton menggambarkan abainya pemerintah terhadap rakyat dan petani lokal.
“Inilah gambaran pemerintah yang abai terhadap pengurusan pangan rakyatnya dan kesejahteraan para petani lokal," ungkapnya dalam serba serbi MMC bertemakan El Nino Jadi Kambing Hitam Impor, Kebijakan Kapitalistik Abai pada Nasib Petani di kanal youtube Muslimah Media Center (Rabu, 21/06/2023).
Hal itu diyatakan MMC karena ternyata, ungkapnya, fakta menunjukkan bahwa beberapa daerah di Indonesia saai ini sedang berlangsung panen raya padi, seperti di Cirebon, Bali, Mojokerto, Kendari, Lhokseumawe dan lain-lain.
“Pasalnya baru-baru ini beberapa daerah baru panen raya padi, diantaranya Cirebon, Tabanan (Bali), Mojokerto, Kendari, dan Lhokseumawe (Aceh). Bahkan Bulog Sub Divisi Regional Lhokseumawe menyerap 650 ton beras dari petani usai panen raya di wilayah kerjanya,” ungkapnya.
Lebih lanjut MMC mengungkapkan pernyataan dari Direktur Eksekutif Center Of Economic And Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara, bahwa impor beras ini merugikan petani dan dilakukan tanpa persiapan.
“Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, impor beras tersebut terlihat dilakukan tanpa persiapan yang matang. Pasalnya, el nino merupakan kondisi yang sudah bisa diperkirakan tahun sebelumnya. Bima menilai kebijakan impor bisa menjaga keamanan pangan dalam jangka pendek. Namun demikian, hal itu bisa merugikan dalam jangka panjang terutama pada petani," jelasnya.
MMC menyatakan kebijakan impor saat panen raya adalah bukti nyata kebijakan yang diambil tanpa pertimbangan matang, apalagi memperhatikan nasib petani.
“Sistem ekonomi kapitalisme sekuler mewajibkan indonesia tunduk pada ketentuan perdagangan bebas yang telah ditetapkan oleh WTO, tanpa peduli bahwa kebijakan impor yang dianggap mudah, cepat dan praktis itu berdampak negatif pada para petani dan produsen pangan dalam negeri lainnya," pungkasnya.[] Eko Purwanto
Rubrik
Nasional