Pemerhati Keluarga dan Generasi, Ustazah Reta Fajriah menyatakan bahwa layanan kesehatan adalah tanggung jawab negara.
“Jadi kesehatan itu merupakan pelayanan. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab dari penguasa dan bagian dari yang harus dipenuhi hak dari setiap rakyat,” ungkapnya dalam program Kuntum Khaira Ummah: Rumah Sakit Jadi Tempat Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan? di kanal YouTube Muslimah Media Center, Selasa (20/6/2023).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah harus hadir secara nyata bertanggung jawab penuh terhadap layanan kesehatan, mulai dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan, rumah sakit, laboratorium, alat-alat kesehatan, obat-obatan dan termasuk juga tenaga kesehatannya.
“Jadi nakesnya itu ya harusnya juga berasal dari rakyat. Di satu sisi rakyat membutuhkan kerja, di sisi lain kita juga butuh layanan dari para nakes ini. Jadi memang sebisanya tidak ada orang lain yang masuk baik itu investasi maupun nakesnya. Nah ini semua dibiayai penuh oleh negara secara gratis,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa kesehatan merupakan layanan publik yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lebih lanjut dia menjelaskan hanya negara yang menerapkan syariah Islam yang bisa melakukan pelayanan kesehatan dengan baik, karena APBN-nya berasal dari banyak sumber dan diantaranya adalah dari hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang merupakan harta milik umum.
“Nah ini kan pos ini nggak ada saat ini. Harta kita banyak, SDA kita banyak tapi ke mana hasilnya. Karena itu sudah dikelola oleh asing berarti kan tidak masuk ke kas negara. Nah kalau andaikan itu dikelola oleh negara dan masuk ke kas negara dan dikembalikan lagi manfaatnya untuk rakyak. Untuk subsidi dan itu bukan dosa loh sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat. Ini sudah pernah terjadi di zaman ketika Islam memimpin peradaban ini, dimana kesehatan itu benar-benar gratis,” paparnya.
Dalam Islam itu dari sisi paradigmanya sudah sangat berbeda. Kalau banyak yang berlaku sekarang itu adalah health industri sementara dalam Islam itu health care.
Ia mengutip sebuah hadis yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.
“Prinsip Islam seperti ini berarti hanya penguasalah itu yang harusnya mengurus urusan kesehatan masyarakat. Jadi pemerintah itu tidak hanya hadir sebagai regulator atau fasilitator yang memperantarai bertemunya supply dan demand terhadap kesehatan,” pungkasnya. []Prama
Rubrik
Nasional