Merespons sikap Presiden Jokowi akan ikut cawe-cawe pemilihan presiden (pilpres) 2024, advokat, tokoh dan ulama nasional memberi enam rekomendasi (pernyataan sikap).
"Berkenaan dengan hal itu kami advokat, tokoh dan ulama nasional menyampaikan rekomendasi sebagai berikut," ujar Ahmad Khozinudin membacakan Pernyataan Sikap Advokat Tokoh dan Ulama, Sabtu (10/6/2023) di Jakarta.
Pertama menolak tegas sikap politik Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan semestinya Presiden Jokowi fokus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
"Tidak terjerumas masuk dalam kancah politik praktis dalam pilpres 2024, yang dapat berujung chaos politik dan huru-hara di kalangan rakyat," tegasnya.
Kedua menolak narasi politik identitas yang substansinya adalah penolakan terhadap politik berdasarkan Islam. Ia menyayangkan maraknya politisasi Islam dalam pilpres dan pemilu. Para calon legislatif (caleg) dan calom presiden (capres) hanya mengeksploitasi Islam untuk tujuan elektabilitas.
"Padahal sikap politik dan cita politiknya bertentangan dengan Islam bahkan memusuhi Islam," imbuhnya.
Ketiga mendesak agar Presiden Jokowi mengembalikan kekuasaan di tangan rakyat, dengan memberikan kemerdekaan kepada segenap rakyat untuk menentukan pilihan siapa pemimpinnya.
"Cawe-cawe yang dilakukan Jokowi hakikatnya adalah merampas hak atas kekuasaan dari rakyat untuk menentukan pemimpinnya," imbunya.
Keempat, mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap netral, imparsial dan adil untuk memberikan kesempatan kepada segenap putra terbaik bangsa untuk berkompetisi dalam pilpres 2024 tanpa intervensi apapun dari Presiden. Baik dengan dalih demi masa depan bangsa atau karena pentingnya Pilpres ataupun dengan dalih apapun juga.
"Cawe-cawe dalam pilpres justru mengkonfirmasi ada kepentingan oligarki yang ingin diselamatkan Jokowi," tegasnya.
Kelima mengajak segenap elemen anak bangsa, baik dari kalangan advokat, tokoh, ulama, aktivis, mahasiswa, gerakan buruh tani dan nelayan serta segenap elemen rakyat lainnya untuk ikut serta aktif mengontrol jalannya pemerintahan dan sekaligus memastikan tidak ada unsur-unsur intervensi politik dalam bentuk apapun dalam kontestasi pilpres 2024 dan agar tidak terjadi chaos politik dan huru-hara di kalangan rakyat.
Keenam mengimbau kepada segenap elemen partai politik, kontestan politik dan para politisi, untuk ikut mengontrol dan mengkritik kebijakan zalim Jokowi baik melalui wakilnya di Dewam Perwakilan Rakyat (DPR) maupun secara langsung melalui kadernya.
"Jangan sampai kezaliman Jokowi kepada rakyat didiamkan, sebab jika dibiarkan pada akhirnya partai politik juga akan menjadi korban kezaliman rezim Jokowi," pungkasnya.[] Cicin Suhendi
Rubrik
Nasional